Nama Resmi : Provinsi Jawa Barat
Ibukota : Bandung

Tanggal berdiri: 19 Agustus 1945[

Luas Wilayah : 35.222,18 Km2

Jumlah Penduduk : 50.345.897 jiwa
Gubernur : Ridwan Kamil

Wakil Gubernur : Uu Ruzhanul Ulum

Kabupaten : 18

Kotamadya : 9
Website : www.jabarprov.go.id
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 22, Bandung - Jawa Barat
T : (022) 4204483, 4239450
F : (022) 4236347, 4231161

Sejarah

Sejarah "Sunda" yang dimaksud di sini bersifat umum berdasarkan data atau tulisan terbatas yang digunakan. Menurut data dan penelitian arkeologis, Tanah Sunda telah dihuni oleh masyarakat Sunda secara sosial sejak lama sebelum Tarikh Masehi. Situs Purbakala di Ciampea (Bogor), Kelapa Dua (Jakarta), Dataran Tinggi (Bandung) dan Cangkuang (Garut) memberi bukti dan informasi bahwa lokasi - lokasi tersebut telah ditempati oleh kelompok masyarakat yang memiliki sistem kepercayaan organisasi sosial, sistem mata pencaharian, pola pemukiman dan lain sebagainya sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat betapapun sederhananya.

Era sejarah di Tanah Sunda baru mulai pada pertengahan abad ke-5 seiring dengan dibuatnya dokumen tertulis berupa beberapa buah prasasti yang dipahat batu dengan menggunakan bahasa Sangsekerta dan Aksara Pallawa. Prasasti - prasasti itu yang diketemukan di Ciaruteun daerah Bogor, Bekasi dan Pandeglang dibuat zaman kerajaan Tarumanegara dengan salah seorang rajanya bernama Purnawarman dan Ibukotanya terletak di Bekasi sekarang. Pada masa itu sampai abad ke-7, sistem pemerintahan berbentuk kerajaan, agama Hindu sebagai agama resmi negara, sistem kasta berbentuk stratifikasi sosial dan hubungan antar negara telah mulai terwujud walaupun masih dalam tahap awal dan terbatas.

Kerajaan Sriwijaya di Sumatra, India dan China merupakan negeri luar yang menjalin hubungan dengan kerajaan Tarumanegara, tetapi kebudayaan Hindu dari India yang dominan dan berpengaruh di sini. Kerajaan Sunda baru muncul pada abad ke-8 sebagai lanjutan atau penerus Kerajaan Tarumanegara, pusat kerajaannya berada sekitar Bogor sekarang. Paling tidak ada tiga macam sumber yang menyebut Sunda sebagai nama kerajaan, pertama dua buah prasasti (Bogor dan Sukabumi). kedua beberapa buah naskah lama (Carita Parahiyangan, Sanghiyang siksa kendang karesian). Ibu kota kerajaan Sunda di namai Pakuan Padjadjaran.

Dalam tradisi lisan dan Naskah sesudah Abad ke-17, Pakuan biasa disebut untuk nama Ibu kota sedangkan Padjadjaran untuk menyebutkan kerajaan. Kerajaan ini hidup kira-kira 6 abad, karena runtuh sekitar tahun 1579. Pernah mengalami masa kejayaan antara lain ditandai dengan luas wilayah yang meliputi seluruh Tatar Sunda, kesejahteraan rakyat tinggi, keamanan stabil, hubungan dengan dunia luar (Majapahit, Portugis, Sriwijaya) berjalan baik. Dikenal ada dua raja termasyhur kebesarannya (Prabu Niskala Wastu Kancana dan Sri Baduga Maharaja). Ibu kotanya pernah berada di Kawali, Galuh. Pada masa pemerintahan Prabu Maharaja (1350-1352) terjadi konflik dengan Majapahit, karena masalah pernikahan putri Sunda dengan raja Majapahit Hayam Wuruk.

Pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja (1482-1521), dan putranya, Prabu Surawisesa (1521-1535) terjalin hubungan kerjasama ekonomi dan keamanan antara kerajaan Padjadjaran dengan Portugis yang berkedudukan di Malaka. Dari kerajaan ini dihasilkan beras dan lada yang bisa diekspor. Kota Pelabuhan yang besar antara lain Banten, Sunda Kelapa (Jakarta sekarang) dan Cirebon, sistem ladang merupakan cara bertani rakyatnya. Ada jalan raya darat yang menghubungkan Ibukota kerajaan dengan Banten disebelah barat, Kelapa disebelah utara, serta Cirebon dan Galuh disebelah timur. Dari daerah pedalaman ke pesisir utara dihubungkan dengan jalur lalu lintas sungai dan jalan menyusuri pantai.

Pedagang Islam sudah berdatangan ke kota - kota pelabuhan Kerajaan Sunda untuk berdagang dan memperkenalkan ajaran Islam. Lama kelamaan para pedagang Islam bermukim di kota - kota pelabuhan Sunda, terutama di Banten, Karawang dan Cirebon kemudian penduduk setempat banyak yang menganut Agama Islam. Berkat dukungan Kesultanan Demak berdirilah kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten yang dalam perkembangan selanjutnya mendesak kekuasaan kerajaan Sunda sampai akhirnya menumbangkan sama sekali (5179). Sementara di daerah pesisir berkembang kekuasaan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Sedangkan di daerah pedalaman muncul kabupaten - kabupaten yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu : Sumedang, Galuh, Sukapura, Limbangan, Parakanmuncung, Bandung, Batulayang dan Cianjur.

Periode selajutnya (sejak abad ke-17) Sejarah Sunda mengalami babak baru, karena dari arah pesisir utara di Jayakarta (Batavia) masuk kekuasaan Kompeni Belanda (sejak 1610) dan dari arah pedalaman sebelah timur kekuasaan Mataram (sejak 1625). Secara perlahan - lahan tapi pasti akhirnya seluruh Tanah Sunda jatuh ke genggaman kekuasaan Belanda (sejak awal abad ke-19) karena itu mulailah zaman kekuasaan kolonial Hindia Belanda.

Tanah Sunda yang subur dan orang - orang yang rajin bekerja menjadikan pengeksploitasian tersebut sangat mengutungkan penguasa kolonial Belanda sehingga membawa kemakmuran yang luar biasa bagi mereka yang tinggal disini dan yang berada di tanah leluhurnya (Belanda). Sebaliknya rakyat pribumi tidak mengecap keuntungan yang setimpal dengan tenaga dan jasa yang diberikan, bahkan banyak yang hidupnya menderita, kecuali sekelompok masyarakat kecil yang dekat dan kerjasama dengan penguasa kolonial yang biasa disebut kaum Menak.

Pada sisi lain masuknya penjajahan itu menimbulkan ketidakpuasan dan bahkan penentangan sebagian masyarakat. Di bawah beberapa pemimpinnya timbulah serangkaian perlawanan dan pemberontakan rakyat, seperti yang dipimpin oleh Dipati Ukur di Priangan (1628 - 1632), Sultan Ageng Tirtayasa dan pangeran Purbaya di Banten (1659 - 1683), Prawatasari di Priangan (1705 - 1708), Kiai Tapa dan Bagus Buang di Banten (1750 - 1752), Bagus Rangin (1802 - 1818), Kiai Hasan Maulani di Kuningan (1842), Kiai Washid di Banten (1888), Kiai Hasan Arif di Garut (1918).

Ketidakpuasan masyarakat terus berlanjut, walaupun penguasa kolonial mengupayakan perbaikan kehidupan masyarakat melalui program pendidikan, pertanian, perkreditan dan juga menerapkan sistem ekonomi bagi Pemerintahan Pribumi. Sejak awal abad ke-20 muncul gerakan penentang sosial dan organisasi politik seperti Sarekat Islam, Indische Partij, Paguyuban Pasundan dan Partai Nasional Indonesia.

Melalui pendudukan Militer Jepang (1942 - 1945) yang mengakhiri kekuasaan kolonial Hindia Belanda (menyerah di Kalijati, Subang tanggal 8 Maret 1942) dan menumbuhkan keberanian di kalangan orang pribumi untuk melawan kekuasaan asing dan memberikan bekal keterampilan perang pada tahun 1945 masyarakat Sunda, umumnya masyarakat Indonesia berhasil mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Sejak itu masyarakat dan Tanah Sunda berada dalam lingkungan negara Republik Indonesia.

Secara historis Propinsi Jawa Barat yang dibentuk berlandaskan Undang - undang No. 11 Tahun 1950 dengan Bandung sebagai ibukotanya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah Daerah berpedoman pada Undang - undang Dasar 1945, Undang - undang No.5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan peraturan perundangan lainnya, dan dalam perkembangan terakhir dengan berlakunya Undang - undang No. 22 Tahun 1999 yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah.

Dengan terbentuknya Propinsi Banten pada bulan Nopember tahun 2000, jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat terdiri dari 16 Kabupaten, yaitu Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan dan 9 Kota, yaitu Bandung, Bogor, Sukabumi, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar.

 

Demografi

 - Etnis Berdasarkan sensus penduduk 2010[5]

- Penduduk asli provinsi Jawa Barat[note 1]

Sunda (30.889.910 jiwa)

Betawi (2.664.143 jiwa)

Cirebon (1.812.842 jiwa)[6]

- Pendatang

Jawa (5.710.652 jiwa)

Batak (467.438 jiwa)

Minangkabau (241.169 jiwa)

Melayu (190.224 jiwa)

suku asal Banten (60.948 jiwa)

Madura (43.001 jiwa)

suku asal Aceh (34.992 jiwa)

Nias (7.925 jiwa)

Tionghoa (254.920 jiwa)

[7]

 - Agama Islam (95.68%)

Kristen (8.6%)

—Katolik (5.67%)

—Protestan (2.93%)

Buddha (1.94%)

Hindu (0.79%)

Konghucu (0.20%)[8]

 - Bahasa Indonesia(resmi)

Sunda (dominan)

—Sunda Priangan

—Sunda Banten

—Sunda Cirebon

Betawi

Cirebon

Jawa[note 1]

Geografi

Kawah gunung Tangkuban Parahu di wilayah selatan kabupaten Subang[9].

Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat.

Kawasan pantai utara merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremay, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon. Sungai-sungai yang cukup penting adalah Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang bermuara di Laut Jawa.

Iklim

Iklim di Jawa Barat adalah tropis, dengan suhu 9 °C di Puncak Gunung Pangrango dan 34 °C di Pantai Utara, curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun.

Topografi

Ciri utama daratan Jawa Barat adalah bagian dari busur kepulauan gunung api (aktif dan tidak aktif) yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatra hingga ujung utara Pulau Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai di tengah ketinggian 100 1.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara ketinggian 0 . 10 m dpl, dan wilayah aliran sungai.

Demografi

Piramida penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil sensus 2010. Legenda:

  Laki-laki

  Perempuan

Peta kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat berdasarkan tingkat kepadatan penduduk hasil sensus 2010. Legenda:

  < 2.000

  2.000 - 3.999

  4.000 - 8.999

  9.000 - 10.999

  ≥ 11.000

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 43.053.732 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 28.282.915 jiwa (65,69 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 14.770.817 jiwa (34,31 persen). Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah sebesar 0,41 persen di Kota Banjar hingga yang tertinggi sebesar 11,08 persen di Kabupaten Bogor.

Penduduk laki-laki Provinsi Jawa Barat sebanyak 21.907.040 jiwa dan perempuan sebanyak 21.146.692 jiwa. Seks Rasio adalah 104, berarti terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Seks rasio menurut kabupaten/kota yang terendah adalah Kabupaten Ciamis sebesar 98 dan tertinggi adalah Kabupaten Cianjur sebesar 107. Seks Rasio pada kelompok umur 0-4 sebesar 106, kelompok umur 5-9 sebesar 106, kelompok umur lima tahunan dari 10 sampai 64 berkisar antara 97 sampai dengan 113, dan dan kelompok umur 65-69 sebesar 96.

Median umur penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2010 adalah 26,86 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Jawa Barat termasuk kategori menengah. Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur < 20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun.

Rasio ketergantungan penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 51,20. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 51 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 48,84 sementara di daerah perdesaan 55,92.[10]

Penduduk

Mayoritas penduduk Jawa Barat adalah Suku Sunda, yang bertutur menggunakan Bahasa Sunda. Di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dituturkan bahasa Cirebon yang mirip dengan Bahasa Banyumasan dialek Brebes. Di Kabupaten Indramayu menggunakan bahasa Cirebon dialek Indramayu atau dikenal dengan dermayon dan beberapa kecamatan yang terletak di pantai utara kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang seperti Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon dan Pedes (Cemara) menggunakan bahasa Cirebon yang hampir mirip dengan bahasa Cirebon dialek dermayon. Di daerah perbatasan dengan DKI Jakarta seperti sebagian Kota Bekasi, Kecamatan Tarumajaya dan Babelan (Kabupaten Bekasi) dan Kota Depok bagian utara dituturkan bahasa Melayu dialek Betawi. Jawa Barat merupakan wilayah berkaraktaristik kontras dengan dua identitas: masyarakat urban yang sebagian besar tinggal di wilayah Jabodetabek (sekitar Jakarta) serta Bandung Raya; dan masyarakat tradisional yang hidup di pedesaan yang tersisa. Pada tahun 2002, populasi Jawa Barat mencapai 37.548.565 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk 1.033 jika/km persegi. Dibandingkan dengan angka pertumbuhan nasional (2,14% per tahun), Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat terendah, dengan 2,02% per tahun.

Penggunaan bahasa daerah kini mulai dipromosikan kembali. Sejumlah stasiun televisi dan radio lokal kembali menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada beberapa acaranya, terutama berita dan talk show, misalnya Bandung TV memiliki program berita menggunakan Bahasa Sunda serta Cirebon Radio yang menggunakan ragam Bahasa Cirebon Bagongan maupun Bebasan. Begitu pula dengan media massa cetak yang menggunakan bahasa sunda, seperti majalah Manglé dan majalah Bina Da'wah yang diterbitkan oleh Dewan Da'wah Jawa Barat.

Perekonomian

Jawa Barat selama lebih dari tiga dekade telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa. Disamping perkembangan sosial dan infrastruktur, sektor manufaktur terhitung terbesar dalam memberikan kontribusinya melalui investasi, hampir tigaperempat dari industri-industri manufaktur non minyak berpusat di sekitar Jawa Barat.PDRB Jawa Barat pada tahun 2003 mencapai Rp.231.764 miliar (US$ 27.26 Billion) menyumbang 14-15 persen dari total PDB nasional, angka tertinggi bagi sebuah Provinsi. Bagaimanapun juga karena jumlah penduduk yang besar, PDB per kapita Jawa Barat adalah Rp. 5.476.034 (US$644.24) termasuk minyak dan gas, ini menggambarkan 82,4 persen dan 86,1 persen dari rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2003 adalah 4,21 persen termasuk minyak dan gas 4,91 persen termasuk minyak dan gas, lebih baik dari Indonesia secara keseluruhan. (US$1 = Rp. 14.200,-).

Manufaktur

Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi untuk manufaktur termasuk di antaranya elektronik, industri kulit, pengolahan makanan, tekstil, furnitur dan industri pesawat. Juga panas bumi, minyak dan gas, serta industri petrokimia menjadi andalan Jawa Barat. Penyumbang terbesar terhadap GRDP Jawa Barat adalah sektor manufaktur (36,72%), hotel, perdagangan dan pertanian (14,45%), totalnya sebesar 51,17%. Terlepas dari adanya krisis, Jawa Barat masih menjadi pusat dari industri tekstil modern dan garmen nasional, berbeda dengan daerah lain yang menjadi pusat dari industri tekstil tradisional. Jawa Barat menymbangkan hampir seperempat dari nilai total hasil produksi Indonesia di sektor non Migas. Ekspor utama tekstil, sekitar 55,45% dari total ekspor jawa Barat, yang lainnya adalah besi baja, alas kaki, furnitur, rotan, elektronika, komponen pesawat dan lainnya.

Pertanian: Lahan dan perairan

Dikenal sebagai salah satu 'lumbung padi' nasional, hampir 23 persen dari total luas 29,3 ribu kilometer persegi dialokasikan untuk produksi beras. Tidak dimungkiri lagi, Jawa Barat merupakan 'Rumah Produksi' bagi ekonomi Indonesia, hasil pertanian Provinsi Jawa Barat menyumbangkan 15 persen dari nilai total pertanian Indonesia.Hasil tanaman pangan Jawa Barat meliputi beras, kentang manis, jagung, buah-buahan dan sayuran, disamping itu juga terdapat komoditi seperti teh, kelapa, minyak sawit, karet alam, gula, coklat dan kopi. Perternakannya menghasilkan 120.000 ekor sapi ternak, 34% dari total nasional.

Kelautan dan perikanan

Jawa Barat berhadapan dengan dua sisi lautan Jawa pada bagian utara dan samudera Hindia di bagian selatan dengan panjang pantai sekitar 1000 km. Berdasarkan letak inilah Provinsi Jawa Barat memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Suatu perencanaan terpadu tengah dilaksanakan untuk pengembangan Pelabuhan Cirebon, baik sebagai pelabuhan Pembantu Tanjung Priok Jakarta, maupun sebagai pelabuhan perikanan Jawa Barat yang dilengkapi dengan industri perikanan.Untuk potensi perairan darat, tidak hanya dari sejumlah sungai yang mengalir di Jawa Barat, Tetapi potensi ini juga diperoleh dari penampungan air / DAM saguling di Cirata dan DAM Jatiluhur yang selain menghasilkan tenaga listrik juga berguna untuk mengairi area pertanian dan industri perikanan air tawar.

Jumlah penduduk dan tenaga kerja

Dengan jumlah penduduk sekitar 37 juta manusia pada tahun 2003, 16 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Pertumbuhan urbanisasi di Provinsi tumbuh sangat cepat, khususnya disekitar JABODETABEK (sekitar Jakarta). Jawa Barat memiliki tenaga pekerja berpendididkan berjumlah 15,7 juta orang pada tahun 2001 atau 18 persen dari total nasional tenaga pekerja berpendidikan. Sebagian besar bekerja pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan (31%), pada industri manufaktur (17%), perdagangan, hotel dan restoran (22,5%) dan sektor pelayanan (29%).

Minyak-Mineral dan geothermal

Minyak dapat ditemukan di sepanjang Laut Jawa, utara Jawa Barat, sementara cadangan geothermal (panas bumi) terdapat di beberapa derah di Jawa Barat. Tambang lain sepert Batu gamping, andesit, marmer, tanah liat merupakan pertambangan mineral yang dapat ditemukan, termasuk mineral lain yang cadangan depositnya sangat potensial, Emas yang dikelola PT. Aneka Tambang, potensinya sebesar 5,5 million ton, dan menghasilkan 12,1 gram emas per ton.

Pendidikan dan Kebudayaan

Pagelaran Wayang kulit Cirebon pada Mei 2015 yang diabadikan oleh Arie Nugraha (budayawan Cirebon) dengan lakon "Rit Madenda" di desa Mekar Asih, kecamatan Banyu Sari, kabupaten Karawang yang dipimpin oleh Ki Dalang Enang Sutriya

Perlindungan dan proses pengembangan Budaya dan Bahasa yang ada di Jawa Barat secara kongrit dimulai dengan adanya Kongres Jawa Barat, kongres Jawa Barat merupakan sebuah wadah berkumpulnya para tokoh masyarakat Jawa Barat untuk membicarakan berbagai persoalan sosial-kemasyarakatan yang ada di Jawa Barat.

Pendidikan Bahasa Sunda

Bahasa Sunda merupakan bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Jawa Barat, terutama di wilayah Parahyangan yang merupakan wilayah tempat tinggal tradisional Suku Sunda.

Berdasarkan Pergub Jabar no. 69 tahun 2013, Bahasa Sunda ditetapkan sebagai salah-satu mata pelajaran bahasa dan sastra daerah di Jawa Barat, bersama dengan bahasa Cirebon dan bahasa Melayu dialek Betawi. Bahasa Sunda diajarkan di dua tingkat jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah lalu Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah) dan jenjang pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah).[11]

Dalam membantu keberlangsungan pendidikan Bahasa Sunda di Jawa Barat, pemerintah daerah Jawa Barat bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran dan Yayasan Kebudayaan Rancage menerbitkan Kamus Utama, yaitu kamus bahasa Sunda terlengkap yang terdiri dari 6 jilid, 10.000 halaman dan memuat 150.000 entri.[12][13] Saat ini kamus tersebut sudah dikirim ke perpustakaan di Eropa seperti perpustakaan KITLV di Belanda.[14]

Pendidikan bahasa Cirebon

Pada sensus penduduk 2010 jumlah penduduk provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 46.497.175 jiwa[15] sementara jumlah suku Cirebon pada sensus penduduk 2010 dengan survei awal pada wilayah inti suku Cirebon yaitu di kabupaten Cirebon, kota Cirebon dan kabupaten Indramayu adalah sebesar 1.812.842 jiwa[16], data tersebut menjelaskan bahwa jumlah suku Cirebon ada sekitar 4-5% dari total populasi provinsi Jawa Barat, secara budaya dan bahasa, suku Cirebon masih mewarisi kedekatan-kesekatan tersebut dengan suku Sunda, namun keberagaman budaya dan bahasa yang ada di Jawa Barat sempat diuji ketika Kongres Jawa Barat yang ketiga diadakan. Tepatnya di Kota Bandung tanggal 28 Februari 1948, pada saat tersebut salah satu perwakilan masyarakat Jawa Barat dari Suku Sunda yaitu Soeria Kartalegawa yang juga ketua Partai Rakyat Pasundan (PRP) mengusulkan agar pembicaraan dalam rapat badan perwakilan tersebut (Kongres Jawa Barat) dibolehkan menggunakan Bahasa Sunda, namun kemudian usulan tersebut segera disanggah oleh perwakilan masyarakat Jawa Barat lainnya dari Suku Cirebon yaitu Soekardi[17]:

“ “Djika dibolehkan berbitjara dalam bahasa Soenda, orang-orang yang ingin memakai bahasa daerah lainnya poen haroes diizinkan, oempamanja bahasa daerah Tjirebon”. ”

Kemudian pada periode sebelum tahun 1970-an Pemerintah memasukkan pelajaran bahasa Jawa untuk wilayah Cirebon dan Indramayu yang masih termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat di mana mayoritas penduduknya menggunakan Bahasa Sunda, namun ternyata guru pengajar dan muridnya tidak memahami kosakata yang digunakan tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk tidak mengajarkan bahasa Jawa di wilayah Cirebon-Indramayu.

Kekosongan pelajaran muatan lokal bahasa daerah ini kemudian berusaha diisi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan memasukkan pelajaran bahasa daerah bahasa Sunda, oleh karenanya pada periode tahun 1970-an bahasa daerah yang diajarkan di wilayah Cirebon - Indramayu adalah bahasa Sunda.

Tetapi kebijaksanaan itu tidak tepat, sehingga muncul gerakan untuk menggantinya dengan buku dalam bahasa yang digunakan di wilayahnya yaitu bahasa Cirebon.[18] Kemudian pada periode tahun selanjutnya, pengajaran bahasa Cirebon mulai untuk diajarkan di wilayah Pakaleran Majalengka yaitu wilayah utara kabupaten Majalengka yang mayoritas penduduknya merupakan keturunan Prajurit Mataram.[19] Pada wilayah Pakaleran ini, kosakata bahasa Jawa dialek Banyumasan, dialek Bumiayu, serta dialek Tegal lebih terasa.

Namun pengajaran bahasa daerah pada periode tersebut belum memiliki payung hukum, karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya mengindikasikan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah tanah Sunda dengan mayoritas suku Sunda yang bertutur bahasa Sunda. Setelah tahun 2003, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pengembangan Budaya dan Bahasa, Jawa Barat mengakui adanya tiga suku asli yaitu Sunda, Melayu-Betawi dan Cirebon.

Pengajaran bahasa daerah non-Sunda memiliki perlindungan payung hukumnya, adapun pergerakan untuk menjadikan bahasa Cirebon sebagai sebuah bahasa yang mandiri dan terlepas dari Bahasa Jawa maupun Sunda. Maka dari itu dilakukan sebuah metode yang disebut dengan Metode Guiter, namun pada perhitungannya metode tersebut baru mencatat sekitar 75% perbedaan antara bahasa Cirebon dengan bahasa Jawa. Sementara untuk diakui sebagai sebuah bahasa mandiri, diperlukan sedikitnya 80% perbedaan dengan bahasa terdekatnya.[20]

Namun secara nyata, penerbitan buku penunjang pelajaran bahasa daerah Cirebon dan Indramayu pada periode tahun 2000-an sudah dilakukan dengan tidak menyebutkan Cirebon sebagai sebuah dialek Bahasa Jawa dan hanya disebutkan Bahasa Cirebon dan bukannya Bahasa Jawa dialek Cirebon seperti yang dilakukan pada penerbitan "Kamus Bahasa Cirebon" oleh TD Sudjana dan kawan-kawan tahun 2001 dan Wykarana - Tata Bahasa Cirebon oleh Salana tahun 2002.

Pengembangan pendidikan bahasa Cirebon

Pengembangan dan perlindungan bahasa yang diamanatkan oleh Perda Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 dalam kaitannya dengan pengembangan Bahasa Cirebon hanya terjadi disekitar wilayah eks-karesidenan Cirebon yaitu (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, sebagian wilayah Kabupaten Majalengka dan sebagian wilayah Kabupaten Kuningan) sementara wilayah kabupaten lainnya yang juga didiami oleh Suku Cirebon seperti wilayah Kabupaten Subang sebelah utara dan sebagian wilayah Kabupaten Karawang di Pesisir Timur hingga tahun 2011 (delapan tahun setelah Perda Jawa Barat No. 5 Tahun 2003) diterbitkan belum juga mendapatkan pengajaran Bahasa Cirebon, adanya ketidakmerataan pengajaran bahasa daerah di Jawa barat ini dikarenakan pemerintah memberikan hak sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah di setiap Kabupaten/Kota untuk menentukan sendiri pengajaran bahasa daerah yang ada di wilayahnya.

Pendidikan bahasa Melayu dialek Betawi

Berbeda halnya dengan pendidikan bahasa cirebon, pendidikan bahasa betawi di wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami hal yang lebih parah dari masalah yang dialami oleh bahasa cirebon, pendidikan Bahasa Betawi hingga tahun 2011 (delapan tahun setelah Perda Jawa Barat No. 5 Tahun 2003) diterbitkan sama sekali belum dilakukan di wilayah yang didiami oleh suku betawi yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, sebagian Kabupaten Bogor wilayah Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta sebelah barat, padahal penelitian tentang Bahasa Betawi telah cukup banyak dilakukan, di antaranya:

K. Ikranegara (1980). Melayu Betawi Grammar. Linguistic Studies in Indonesian and Languages in Indonesia 9. Jakarta: NUSA.

S. Wallace (1976). Linguistic and Social Dimensions of Phonological Variation in Jakarta Malay. PhD. Dissertation, Cornell University.

Klarijn Loven (2009). Watching Si Doel: Television, Language and Cultural Identity in Contemporary Indonesia, 477 halaman, ISBN 90-6718-279-6. Penerbit: The KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies at Leiden.

Lilie M. Roosman (April 2006). Lilie Roosman: Phonetic experiments on the word and sentence prosody of Betawi Malay and Toba Batak, Penerbit: Universiteit Leiden.

Pengembangan pendidikan bahasa Melayu dialek Betawi

Hingga tahun 2011 Pemerintah Daerah yang wilayahnya didiami oleh Suku Betawi yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang masih belum mengadakan pendidikan bahasa daerah Bahasa Melayu dialek Betawi dan hanya mengajarkan pendidikan bahasa daerah Bahasa Sunda.